Diriku Percaya pada PLN yang Percaya Diri

Diriku Percaya pada PLN yang Percaya Diri

Hak Perusahaan Listrik Negara (PLN) atas ketenagalistrikan, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17, Tahun 1990. Dua tahun setelah itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan swasta ini, untuk dapat bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Akibat kebijakan tersebut, pada bulan Juni 1994, status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Perusahaan perseroan menjamur di Indonesia, persaingan usaha semakin tajam. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan supaya dapat mempertahankan eksistensinya. Posisi PLN sebagai pemegang hak ketenagalistrikan di Indonesia tidak boleh dipandang dalam posisi “di atas angin”. Usaha kecil membangun generator sederhana masyarakat di beberapa daerah tak terjangkau listrik, patut dijadikan bahan inovasi.

Listrik padam bukan halangan (dokumen pribadi)

Harapan terbesar masyarakat kelas menengah ke bawah terhadap PLN, sangat sederhana; “jangan ada mati lampu lagi, jangan naikan tarif dasar listrik, dan berikan pelayanan kepada kami dengan baik”. Sejatinya harapan atas sesuatu diawali dengan epistemologi dari sebuah harapan. Antara harapan dan masalah, adalah dua hal berbeda. Tiap masalah melahirkan sebuah harapan, dan penyimpangan dari sebuah harapan, pun adalah sebuah masalah. Sudah kodrat alam, jika ada masalah pasti ada solusi dari masalah itu. Tercapainya solusi yang ditawarkan adalah harapannya.

Masalah, Solusi dan Harapan

Apa masalah PLN yang terkait dengan kita?, maka di situlah ada harapan. Ada beberapa masalah dan solusi kongkrit sebagai bahan penyelesaian masukan, sekaligus harapan penulis;

Niat Suci dan Komitmen yang Kuat

Banyak yang menilai, strukturisasi dari Komisaris hingga tingkat bawah menjadi profesional dan memiliki etos kerja, menjadi salah satu penyebab PLN dikatakan tidak efisien lagi. Inefesiensi yang membocorkan APBN 2012 hingga 60 triliun rupiah merupakan masalah utama.

Fakta lain, PLN tidak dianggap viable lagi untuk mendapatkan pinjaman komersial, diakibatkan tarif listrik di bawah biaya pokok produksi (Cost of Goods Sold), Kapasitas tidak memadai untuk kebutuhan yang ada. sehingga PLN hanya mengoptimalkan pembangkit listrik dan jaringan transmisi yang ada. Ditambah lagi penambahan pelanggan baru seiring pertumbuhan jumlah hunian baru, industri dan naikknya kebutuhan di rumah tangga karena tambahan peralatan elekronik, namun ini tidak sejalan dengan pertambahan pembangkit listrik/ kapasitas.

Dari sini semestinya konsumen listrik menyadari, jika efisiensi produksi bukan pilihan yang tepat. Namun, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) secara spontan, juga dipastikan mendapat sanggahan masyarakat, karena bisa dianggap tidak memberikan pelayanan yang berasal dari niat suci.

Dalam bahasa agama, kualitas amal setengahnya ditentukan oleh niat pelaku/ orang yang beribadah. Setiap perilaku diawali dengan niat. Niat baik sebagai awal dalam melangkah, sudah pasti akan diakhiri hal yang baik pula. Seandainya kebanyakan masyarakat hari ini pesimis dari apa yang dilakukan PLN, maka hari ini bukanlah akhir segalanya. Waktu selalu hadir untuk perbaikan, meski memulai dari niat awal lagi.

Dari niat suci tersebut kemudian diaplikasikan dengan komitmen kuat. Komitmen sebagai ikatan psikologis seseorang terhadap suatu perusahaan, lembaga atau organisasi. Ikatan psikologis tersebut tercipta karena adanya kepercayaan (belief). Kepercayaan akan hadir jika apa yang diberikan sesuai atau lebih dari harapan konsumen. Dalam konteks ketenagalistrikan, seorang pelanggan akan rindu untuk selalu merasakan produk PLN. Kepercayaan konsumen inilah yang sulit dibangun. Namun, kepercayaan kembali mampu dihadirkan dengan komitmen yang kuat.

Mengevaluasi Sistem Kinerja dengan Remunerasi

Remunerasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi merupakan terobosan yang dicoba dilaksanakan di Indonesia dengan harapan dapat mendorong individu dan organisasi memiliki kinerja yang baik. Ukuran kinerja merupakan ukuran yang dipakai dalam pemberian insentif. Sangat perlu diperhatikan, dalam pemberian insentif adalah ukuran kinerja yang jelas dan obyektifitas dalam pemberiannya.

Meski banyak yang mengkritik sistem ini, pribadi penulis sangat mengharapkan remunerasi diberlakukan di internal PLN. Gonjang ganjing pergantian direksi adalah faktanya. Remunerasi juga sekaligus menjawab pandangan negatif dan mengembalikan kepercayaan tentang keprofesionalan karyawan PLN.

Renegoisasi dan Inovasi Pembangkit Tenaga Surya

Masyarakat sepertinya kurang memahami, jika negara harus mengeluarkan subsidi semakin besar untuk membeli batubara kebutuhan PLN, berdasarkan domestic market obligation (DMO) yang diatur melalui peraturan pemerintah. Jika harga jual ke pasar domestik naik 20%, tambahan subsidi listrik yang harus dikucurkan negara Rp2 triliun lebih besar dibanding tambahan pendapatan yang diterima pemerintah dalam bentuk royalti dan pajak.

Hemat saya, wacana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 4,3% pada tiap triwulan yang akan diajukan pada DPR dalam RAPBN 2013 sebesar 12 triliun rupiah, dari total subsidi sebesar 92 triliun rupiah menjadi 80 triliun rupiah, salah satu penyebabnya adalah masalah ini.

Jalur renegoisasi harga dan beban PLN adalah solusi dan harapan baru meski besifat sementara. Harapan lain, jika program roadmap pemanfaatan energi surya yang menargetkan kapasitas PLTS terpasang hingga tahun 2025 sebesar 0.87 GW atau sekitar 50 MWp/tahun, berhasil. Meski program ini memakan anggaran tidak sedikit, jumlah ini merupakan gambaran potensi pasar yang cukup besar dalam pengembangan energi surya di masa datang.

Kordinasi Lintas Sektor

Kebersamaan semua pihak melihat dan mengatasi kebocoran listrik sampai 20 hingga 30% masih kurang. Masih banyak lampu-lampu penerangan umum baik dikota-kota, kelurahan, kecamatan menyambung langsung dan tanpa sepengetahuan pihak PLN. Angka total losses (terdiri dari teknis dan non teknis) terus meningkat.

Begitupula musim kemarau akibat kurangnya perhatian terhadap pelestarian hutan, mengakibatkan pembangkit listrik tenaga air semakin berkurang kapasitasnya akibat pendangkalan waduk. Tunggakan pembayaran pelanggan PLN, dan masih banyak lagi masalah yang bagi penulis, bukan jangkauan PLN secara langsung.

Solusi sekaligus harapan penulis untuk poin ini, cenderung mengatasi masalah dalam tubuh PLN yang sifatnya insidentil, dan tidak tersistem. Kebocoran listrik yang terus meningkat terkait dengan hukum dan keamanan. Musim kemarau yang mengakibatkan pembangkit listrik tenaga air semakin berkurang kapasitasnya akibat pendangkalan waduk, terkait dengan masalah erosi dan masalah hutan lain.

Sejatinya PLN sebagai perusahaan plat merah, memposisikan diri total bisa bekerjasama dengan pihak manapun. Komunikasi dan loby menjadi penting, asalkan tidak terbawa kepada kepentingan praktis sesaat. Scanning analysis sejalan dengan tindakan dan evaluasi berkelanjutan diharapkan bisa menjadikan masalah insidentil bukan dinisbahkan total hanya kepada PLN.

Dimulai dari PLN Bersih

Manajemen PT PLN (Persero) telah menegaskan komitmennya untuk menjalankan praktek penyelenggaraan korporasi yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sekaligus menegakkan Good Corporate Governance (GCG) dan anti korupsi dalam penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat. PLN berkehendak kuat untuk membangun sistem yang baik dan bisa menangkal praktek korupsi. Jika sistem yang baik itu bisa dibangun dan berjalan dengan baik pula, maka akan bisa menangkal praktek korupsi.

Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, menyengsarakan masyarakat dan bangsa ini. Banyak kasus praktek korupsi, kolusi dan nepotisme besar yang terekspos, namun masih banyak juga yang tidak terekspos media. Mengatasi hal ini, bukanlah perkara mudah karena beberapa hal, diantaranya kultur budaya yang terlalu menjunjung tinggi kerjasama, rasa empati yang besar terhadap orang lain, terlalu mudah memaafkan, dan minimnya kepercayaan masyarakat.

Langkah terpenting yang harus dilakukan, yaitu pembersihan internal institusi dan menjernihkan peraturan perundang-undangan. Hukuman saja tanpa gerakan lain tidak akan memberikan penyelesaian. Korupsi bukan hanya karena pelakunya cerdik, tapi juga jahat dalam sistem. Karena itu, pendekatannya harus menyeluruh dengan gerakan massif dalam lingkup internal tiap lembaga atau perusahaan dengan road map yang jelas, dan penegak hukum secara institusi tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri.

Pemerintah melalui UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.21 Tahun 2001 telah mengatur secara gamblang mengenai definisi korupsi yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi korupsi yang terkait dengan, 1) Kerugian keuangan Negara, 2) Suap-Menyuap, 3) Penggelapan dalam Jabatan, 4) Pemerasan, 5) Perbuatan curang, 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7) Gratifikasi.

Direktur Utama PLN, Nur Pamudji, mengatakan; perusahaannya fokus melawan korupsi di dua program yang paling rawan, yaitu proses pengadaan barang dan jasa serta pelayanan pelanggan. “Kalau terjadi korupsi di pengadaan barang dan jasa nilainya bisa signifikan, sedangkan di pelayanan pelanggan itu nilainya kecil, tapi banyak.” Pelayanan konsumen menjadi prioritas utama dengan perbaikan dalam proses pelayanan pelanggan dalam bentuk penyerdahanaan birokrasi pelayanan menjadi lebih mudah dan lebih cepat dengan biaya dan prosedur yang pasti. Dalam tubuh PLN, proses pengadaan merupakan proses yang paling rawan terjadinya benturan kepentingan yang mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi.

Secara teoretis dan pengalaman penulis, membangun PLN bersih diperlukan 3 hal;

Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan yang dilakukan manejemen PLN pusat dan daerah. Partisipasi tersebut minimal beruapa pengetahuan pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran. Selain berfungsi sebagai pemberdayaan, dan pemberian kesempatan dalam rangka membangun keprcayaan penuh dari masyarakat.

Bentuk partisipasi dapat berupa, keterlibatan akan terciptanya nilai dan komitmen, adanya wadah untuk menampung partisipasi, dan akses bagi masyarakat mengenai hubungan PLN sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen.

Suatu malam, ketika rombongan salah satu calon Gubernur mengadakan silaturahmi ke daerah saya tiba, spontan listrik padam. Terdengar bisik-bisik bahwa listrik padam karena calon yang datang bukan incumbent. PLN katanya telah distir oleh penguasa.

Informasi bisik-bisik tersebut pastinya tidak benar dan tidak dapat dipetanggungjawabkan. Tapi kenyataannya, banyak yang percaya. Penilaian saya, ini adalah akibat kurangnya partisipasi masyarakat mengenai kebijakan PLN, partisipasi yang mendorong bertambahnya pengetahuan mengenai kinerja PLN di daerah sendiri.

Transparansi

Transparasi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan perusahaan, yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. Penyediaan informasi yang terbuka bagi masyarakat tentang penyediaan informasi yang jelas dapat berupa prosedur, biaya, dan tanggung jawab, kemudahan akses informasi, dan menyusun suatu mekanisme pengaduan.

Tahun lalu, ketika daya listrik di rumah nenek sudah tidak mampu lagi karena bertamahnya alat elektronik, dan seiring dengan gencarnya iklan tambah daya gratis dari PLN, saya segera melaporkan ke kantor PLN terdekat untuk menambah daya dari daya 450 VA/1300 VA – 2200 VA. Petugas waktu itu memberi tahu bahwa alat untuk itu sementara ditunggu dari Kabupaten. Seminggu sampai sebulan berlalu tak ada kabar. Segera saya mengecek ke Kabupaten, dan jawabannya berbeda. Kuajukan komplain, dan dikatakan bahwa petugas yang melayani saya awalnya adalah bukan petugas resmi.

Dari sini, saya menyadari betapa pentingnya transparansi sebuah perusahaan sekelas PLN dengan 48 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Transparansi di semua sektor, pusat dan daerah. Kalau sistem online dan call center 123 sudah sangat dirasakan manfaatnya, dan penerapan e-auction dalam pengadaan barang dan jasa, harapan saya masih perlu dipikirkan regulasi sistem bagi daerah sulit dan tak terjangkau telepon apalagi internet demi transparansi untuk semua pihak.

Akuntabilitas

Sejak siang hari ini, daerah saya, Belawa (mungkin banyak yang tak mengenal), terhitung listrik padam sampai empat kali. Berhubung hujan, saya mencoba menghubungi teman yang bekerja di PLN, dan tak ada jawaban. Melalui jejaring sosial, juga sama. Melalui call center 123, nyambungnya sulit. Tak ada pemberitahuan kepada masyarakat, dan sampai malam ini, tak ada klarifikasi.

Bagi masyarakat, umumnya sulit menerima kejadian seperti ini. Namun, informasi menjadi sangat berharga dan terkait akuntabilitas PLN. Akuntabilitas menurut penulis di sini, yaitu prinsip yang menjamin setiap kegiatan pengelolaan yang terkait dengan konsumen dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Bentuk akuntabilitasdari PLN dapat berupa akurasi dan kelengkapan informasi, penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan, serta kelayakan dan konsistensi.

Kerja sama PLN dengan Transparancy International Indonesia (TII) untuk mengawasi tender barang dan jasa, kerjasama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), tawaran solusi dari Collective Action antara lain: 1) Kesepakatan bersama (PLN dan vendor) tentang kriteria yang menyangkut integritas dan akuntabilitas yang harus dimiliki perusahaan. 2) Menyusun strategi bersama dengan melibatkan berbagai pihak. untuk meminimalisir korpusi, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) di PLN dan rekanan dengan menggunakan strategi aksi bersama mencegah korupsi dan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat waktu, adalah bentuk akuntabilitas yang perlu didukung sepenuh hati.

Kembalikan Kepercayaan Itu…

Dalam keseharian kita akan berinteraksi dengan listrik, baik di tempat kerja maupun di tempat lain. PLN akan menjadi tumpuan hampir semua urusan “gelap dan terang.” Tak bisa dibayangkan, apa jadinya jika pelayanan yang diberikan PLN tidak sesuai harapan masyarakat. Kepercayaan akan hilang dan bisa menimbulkan skat pembatas yang tebal.

Membangun kepercayaan bukanlah hal mudah. Upaya menghargai pandangan orang lain meskipun kita tidak selalu sejalan, bahkan harapan agar orang yang kita ajak bicara itu mau menerima ide atau gagasan yang dikemukakan, adalah hal pertama yang perlu dilakukan. Mendengar, memperhatikan, dan mencermati, lalu kemudian menambahkan dengan memasukan ide-ide yang ada.

Menurut hemat penulis, PLN harus memiliki percaya diri yang tinggi, karena dengan percaya diri segala sesuatu dapat dilakukan. Apa yang dilakukan dengan memulai dari diri PLN secara internal, tujuannya antara lain membangun kebersamaan dan kepercayaan masyarakat, merubah cara berpikir individualistik menjadi kebersamaan, dan yang paling penting berpikir positif.

Hari Listrik Nasional pada 27 Oktober 2012 mendatang, kiranya menjadi momentum membangun kepercayaan masyarakat terhadap PLN.

Semoga…

Daftar Referensi:

Mardiasmo. 2009. Aukuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.

File Format: PDF. R Martini – 2011 REMUNERASI DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT – Undip E-Journal System. http://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/download/3159/2835

http://plnbersih.com/profil/ (Diakses tanggal 10 Oktober 2012)

http://plnbersih.com/blog/2012/06/25/aksi-bersama-melawan-korupsi/ (Diakses tanggal 10 Oktober 2012)

http://plnbersih.com/blog/2012/06/14/reformasi-pelayanan-konsumen-listrik/ (Diakses tanggal 10 Oktober 2012)

 

Subscribe

Berlangganan gratis, masukan e-mail, masukan kode, "submit." cek e-mail, klik link konfirmasi. Mari berbagi :)